Polri Profesional Hadapi Kasus Ahok

Pada hari ini Calon Gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Ahok menjadi tersangka penistaan agama dengan jeratan Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik memutuskan tidak menahan Ahok, namun mencegahnya keluar negeri. Berita ini lantas menjadi heboh, baik di media massa maupun di media sosial yang sangat digandrungi saat ini. Berita hangat ini viral dan banyak mendapat tanggapan masyarakat. Dan salah satu yang menarik untuk dilihat adalah apresiasi yang besar dari masyarakat atas kinerja Polri dalam kasus ini.

Putusan ini telah membuktikan bahwa Polri benar-benar mengusut kasus ini secara adil. Sebab sebelumnya banyak masyarakat yang telah meragukan keberpihakan dari Polri dalam kasus ini. Namun semua terjawab sudah, Polri telah bekerja secara profesional tanpa tekanan dari pihak manapun.  Polri bekerja berdasarkan fakta hukum yang objektif dan undang-undang. Bukan juga karena perintah atasan.

Beberapa tokoh pun angkat bicara mengenai hasil putusan ini, salah satunya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi meminta kepada semua pihak untuk menghormati keputusan dan proses hukum terhadap Ahok tersebut. Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan sejak awal Jokowi selalu menyampaikan agar proses hukum terhadap Ahok berlangsung secara profesional. Soal penetapan status Ahok tersebut, Polri dinilai telah bekerja sesuai kaidah yang berlaku. Dan meminta pada semua pihak menghormati dan mengawal proses hukum yang sedang berlangsung.

Dilain kesempatan Kompolnas yang turut hadir dan mengawasi proses gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Komisioner yang hadir disana adalah Bekto Suprato, Andrea H Poeloengan dan Poengky Indarti. Dalam keterangan tertulisnya, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti beranggapan, tindakan yang dilakukan Polri mulai dari menerima laporan hingga memprosesnya dalam bentuk gelar perkara telah optimal dan profesional. Ketiga komisioner Kompolnas telah menjadi saksi seluruh peserta gelar perkara. Dan menurutnya, tidak ada alasan untuk pihak manapun untuk mengintervensi Polri. Pasalnya, Polri telah bekerja sesuai koridor hukum. Selanjutnya, Bareskrim Polri mengumpulkan dan menganalisa informasi tambahan yang didapat dari gelar perkara hari ini. Kemudian, hasilnya bakal diumumkan paling lambat lusa. Kompolnas berharap, agar masyarakat tetap bersabar dan tak terpancing informasi yang belum akurat.

Hal senada juga dilontarkan oleh Polri, diwakili Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar Polri mengingatkan masyarakat agar tetap tertib pasca penetapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka penistaan agama. Polri akan menindak para pelanggar hukum yang melakukan kegaduhan. Masyarakat sambung Boy harus menjaga kedamaian dan ketertiban. Jangan sampai ada hasutan-hasutan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Polri juga memastikan pola pengamanan tetap dilakukan sesuai dengan kondisi terkini.

Para pimpinan ormas Islam juga turut menanggapi putusan ini, mereka engucapkan terima kasih ke Presiden Joko Widodo. Sikap itu disampaikan dalam konferensi pers di Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2016). Konferensi pers dibuka oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin. Para pimpinan ormas Islam mengucapkan terima kasih ke Presiden Joko Widodo. Mereka menilai Jokowi bersikap negarawan dengan tidak melindungi Ahok. Mereka juga mengapresiasi Polri atas kesimpulan status kasus Ahok ini. Para tokoh Islam menganggap polisi sudah profesional.

Untuk itu Kumpulan Ormas Islam sepakat tidak melakukan unjuk rasa lanjutan terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama. Namun, ormas Islam tetap akan mengawal proses hukum kasus Ahok. Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Muhammad Siddik mengatakan, aksi unjuk rasa yang direncanakan digelar pada 25 November tak perlu dilakukan. Sebab penetapan Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama sudah sesuai tuntutan para pedemo.

Indonesia sebagai negara hukum dan sudah sepantasnya menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Segala permasalahan yang timbul baiknya diselesaikan melalui jalur hukum dan tidak main hakim sendiri. Masyarakat Indonesia saat ini telah cerdas dan menyadari pentingnya menghargai hukum. Polri sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia sewajarnya bertindak adil dan tidak memihak. Dan dari keputusan Polri mengenai kasus Ahok masyarakat dapat menilai bahwa Polri telah bekerja profesional dan obyektif. Keraguan masyarakat pun telah hilang, sekarang yang dapat kita lakukan adalah menunggu dan mengawal bersama-sama proses hukum yang berlangsung. Serta menghindari provokasi-provokasi yang justru memecahbelah bangsa menghancurkan negeri kita ini.